Pembangunan Infrastruktur Maritim sebagai Upaya Mendukung Kebijakan Keamanan Laut

Pembangunan infrastruktur maritim telah menjadi salah satu upaya yang penting dalam mendukung kebijakan keamanan laut di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pembangunan infrastruktur maritim merupakan kunci utama dalam menciptakan keamanan laut yang optimal. “Dengan adanya infrastruktur yang memadai, kita dapat meningkatkan pengawasan wilayah laut kita sehingga potensi konflik dapat diminimalisir,” ujar Edhy Prabowo.

Salah satu contoh pembangunan infrastruktur maritim yang telah dilakukan adalah pembangunan pelabuhan-pelabuhan modern di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini telah membantu dalam mempercepat distribusi barang dan meningkatkan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan keamanan laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Rokhmin Dahuri, pembangunan infrastruktur maritim juga dapat meningkatkan pertahanan laut Indonesia. “Dengan adanya infrastruktur yang memadai, kita dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman di laut, baik dari dalam maupun dari luar,” ujar Rokhmin Dahuri.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur maritim juga dapat mendukung kebijakan keamanan laut yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk menciptakan keamanan laut yang optimal.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur maritim bukan hanya sekedar pembangunan fisik semata, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam mendukung kebijakan keamanan laut Indonesia. Melalui kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur maritim dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan keamanan laut yang lebih baik dan berkelanjutan.