Tantangan dan Hambatan dalam Penyidikan Kasus Perikanan di Indonesia
Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kasus-kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal terus terjadi di perairan Indonesia, menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem laut.
Menurut Kepala Badan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Rifky Effendi Hardijanto, tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan adalah minimnya bukti yang bisa digunakan sebagai dasar hukum. “Kita seringkali kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mengungkap kasus-kasus perikanan ilegal,” ujar Rifky.
Selain itu, hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan kasus perikanan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitasnya masalah perikanan di Indonesia, yang melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus perikanan. “Kita harus bekerja sama secara lebih intensif dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah perikanan ilegal di Indonesia,” ujar Prigi.
Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas dan keterampilan penyidik dalam menangani kasus-kasus perikanan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Anggota Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, yang menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dalam menyidik kasus perikanan.
Dengan adanya kerja sama yang solid antara berbagai pihak terkait, serta peningkatan kapasitas penyidik, diharapkan kasus-kasus perikanan ilegal dapat ditangani dengan lebih efektif di Indonesia. Semua pihak perlu bersatu untuk melawan tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.