Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum di Laut untuk Mencegah Kejahatan Maritim

Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum di Laut untuk Mencegah Kejahatan Maritim

Kejahatan maritim merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di laut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penegakan hukum di laut menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan maritim.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penguatan kapasitas penegakan hukum di laut merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus. “Kita harus terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam menangani berbagai bentuk kejahatan maritim,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk penguatan kapasitas penegakan hukum di laut adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum di laut, seperti Bakamla, Kepolisian, dan TNI AL. “Kerjasama antar lembaga penegak hukum di laut sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien,” tambah Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Selain itu, penguatan kapasitas penegakan hukum di laut juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum di laut. “Kita perlu dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk negara-negara lain, untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum di laut,” ujar Prigi Arisandi.

Dalam konteks penguatan kapasitas penegakan hukum di laut, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di laut dapat membantu dalam mendeteksi dan melaporkan kejahatan maritim yang terjadi. “Masyarakat harus aktif dalam melaporkan kejahatan maritim yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, penegakan hukum di laut dapat berjalan lebih efektif,” tambah Prigi Arisandi.

Dengan penguatan kapasitas penegakan hukum di laut yang terus menerus, diharapkan kejahatan maritim dapat dicegah dan keamanan di laut dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu padu dalam mendukung upaya penguatan kapasitas penegakan hukum di laut.